UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Berita yang belakang santer muncul di berbagai media menyebutkan Badan Intelijen Negara (BIN) ada upaya melakukan rekayasa dan mempengaruhi agar Pemerintahan Arab Saudi mencekal Habib Rizieg Shihab (HRS) supaya tidak bisa keluar dari negara paling berpengaruh di Timur Tengah itu.
Menanggapi munculnya berita tersebut, Badan Intelijen Nasional (BIN) menyampaikan klarifikasi melalui juru bicaranya, Wawan Hari Purwanto, mengatakan jika tuduhan terhadap BIN tersebut adalah hoax dan hanya semata opini. Pemerintah RI tidak pernah mempengaruhi pemerintah Arab agar HRS tidak dapat keluar dari negara pelariannya tersebut.
“Pemerintah Indonesia justru ingin agar HRS segera kembali ke tanah air guna menuntaskan masalahnya, makin cepat kembali ke tanah air akan lebih baik,” ungkap Wawan dalam rilis yang diterima Jateng Pos di Ungaran, Jumat (28/9) kemarin.
Dijelaskan Wawan, masalah isu cekal oleh pihak Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungannya dengan BIN dan Pemerintah RI. Sebab urusan pencekalan adalah otoritas negara berdaulat bukan atas permintaan ataupun tekanan negara lain.
Pemerintah Saudi sendiri, menurut Wawan, menyatakan tidak ada masalah dengan HRS, dan sudah berlaku jelas tidak pernah melakukan pencekalan. Karena itu Wawan menyampaikan agar tidak perlu menuding BIN, Polri maupun Kemenlu ada main dengan Arab Saudi.
“Jika menurut HRS masih ada masalah lain seyogyanya segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Makin berlarut-larut maka akan memunculkan banyak spekulasi. Untuk itu sebaiknya HRS segera pulang kembali ke tanah air,” tandas alumni SMPN 1 dan SMAN 1 Ungaran ini.
Dijelaskan lebih lanjut, bahwa tugas BIN adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini BIN juga harus menjaga keselamatan HRS. Tidak pernah membuat upaya untuk mempersulit kepulangan HRS, apalagi sampai meminta pencengkalan.
“BIN tidak pernah membatasi kegiatan HRS baik di Indonesia, di Arab Saudi maupun di negara lain yang dikunjungi. Silahkan saja asalkan negara lain tidak mempermasalahkan, sebagaimana berlaku bagi WNI lainnya yang melakukan kunjungan ke luar negeri,” jelasnya lagi.
Begitu juga saat sejumlah tokoh bertemu dengan HRS di Arab Saudi, menurut Wawan, pemerintah tidak melarang karena kegiatan itu merupakan hak setiap warga negara dan tidak masalah.
“BIN tidak mempersoalkan afiliasi politik HRS, sebab sebagai negara demokratis maka HRS bebas menentukan arah pilihan politiknya. Kami tidak pernah mempersulit HRS di luar negeri, begitu juga ketika akan kembali ke Indonesia kami persilahkan, lebih cepat lebih baik,” pungkasnya. (amu/01)
