UNGARANNEWS.COM. JAKARTA– Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan jumlah petugas KPPS meninggal dunia yang cukup banyak, tidak lepas dari penerapan manajemen Pemilu 2019. Menurutnya, persoalan teknis hingga beban pikiran para petugas KPPS yang semakin bertambah banyak.
“Sebagian kontribusi dari kejadian ini sekarang ini adalah soal teknis, soal manajemen kepemiluan. Betapa beban yang tadinya dipikirkan oleh kita, secara praktik lapangan lebih dari yang kita pikirkan,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi bertema ‘Silent Killer Pemilu Serentak’ di d’Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019)
Afif mengatakan beban tersebut di antaranya saat ada logistik yang kurang dalam TPS. Menurut Afif, hal ini dapat berpengaruh pada beban psikis petugas.
“Jadi beban-beban, misalnya, ada situasi TPS baru dibuka, itu sebenarnya biasa saja tapi kemudian ada logistik yang kurang itu kan langsung sepaneng (tegang), stres kan. Nah psikis-psikis seperti ini juga kita mungkin tidak pernah kita pikirkan,” kata Afif.
Selain itu, menurut Afif, keterlambatan logistik juga mempengaruhi banyaknya petugas yang meninggal. Afif menyebut banyak logistik Pemilu 2019 yang belum sampai di TPS pada hari pemungutan suara.
“Tapi muaranya memang di antaranya memang soal manajemen distribusi logistik, karena H-1 misalnya masih banyak logistik yang belum lengkap di masing-masing TPS dan lain-lain,” tuturnya.
Dia menyebut kritik ini disampaikan agar pemilu berikutnya lebih baik. Dia berharap pemilu bisa berjalan secara efisien.
“Ruang kritik inilah yang saya kira memang menjadi catatan untuk menjadi penyempurnaan, perbaikan, dan untuk kebaikan pemilu di masa yang akan datang,” kata Afif.
“Pasca-kejadian ini saya kira bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem efisien, dengan tidak melelahkan ini saya kira usulannya bisa dari siapa pun,” sambungnya.
Sementara itu, Bawaslu menyebut personel pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam pemilu berjumlah 55 orang. Mereka terdiri atas personel panitia pengawas (panwas) tingkat TPS hingga panwas tingkat kecamatan (panwascam).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, desain Pemilu Serentak 2019 merupakan desain pemilu yang cukup berat. Sebab, tahapan-tahapan dalam pemilu serentak sudah diatur secara ketat dan harus tepat waktu.
Hal ini dikatakan Arief dalam diskusi polemik MNC Trijaya Network bertajuk Silent Killer Pemilu Serentak, di d’consulate resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
“Desain pemilu kita 2019 memang ini cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapan diatur ketat itu tahapan pemilu,” ujar Arief.
Walaupun KPU sempat diprotes dan dikritik, Arief menjelaskan bahwa KPU sudah menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“KPU diprotes, dicaci maki, KPU nggak manusiawi karena orang non-stop, kerja terus nggak pakai istirahat. Undang-undang mengatakan, pemungutan suara dan penghitungan harus selesai di hari yang sama, artinya tanggal 17 April harus selesai,” jelas Arief. (dtc/ist/tm)
