UNGARANNEWS.COM. PALEMBANG- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara soal isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Sandi menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang. Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.
“Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan,” kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, kemarin.
Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.
“Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.
Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.
Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu.
“Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat,” kata dia.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya people power pada 22 Mei nanti. Pasalnya, masyarakat sangat mengingikan situasi aman dan damai.
”Masyarakat idak menginginkan gerakan people power yang pada akhirnya merugikan semuanya,” ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jakarta, kemarin. (kmp/tm)
