UNGARANNEWS.COM. SOLO- PDIP mempersyaratkan pendaftar Pilkada dari jalur kader harus anggota partai minimal 3 tahun yang dilengkapi rekomendasi dari pengurus partai setempat. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, enggan memberikannya. Sedangkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa DPP PDIP punya hal prerogatif untuk menyikapi aturan tersebut.
Rudy menilai kata ‘rekomendasi’ tidaklah tepat. Sebab rekomendasi hanya dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawarti Soekarno Putri. Rekomendasi di dalam konteks Pilkada di internal PDIP, menurut Rudy, adalah keputusan final yang diberikan ketua umum untuk menunjuk seseorang sebagai calon yang didukung partai.
“Kalau rekomendasi kan artinya saya mendorong, padahal mereka kan mendaftar sendiri. Tapi saya tidak pernah menghalangi,” kata Rudy, Rabu (18/12).
Namun Rudy mengaku bersedia memberikan surat keterangan ataupun pengantar yang membuktikan bakal calon tersebut adalah kader PDIP. Meskipun demikian, hingga kini belum ada kader yang meminta surat tersebut.
Sementara itu, sejumlah kader DPC PDIP Solo mendaftar jadi peserta Pilkada 2020 lewat DPD PDIP Jateng,. Gibran Rakabuming Raka dan Ginda Ferachtriawan, dua di antara mereka, hingga saat ini tidak meminta surat keterangan dari DPC PDIP Kota Solo untuk bukti keanggotaannya.
Sekretaris DPC PDIP Surakarta, Teguh Prakosa, mengatakan hingga saat ini hanya satu kader yang meminta surat keterangan. Kader itu ialah Purwono, mantan anggota DPRD Surakarta.
“Hanya Mas Purwono yang minta surat keterangan dari kami sebelum mendaftar ke DPD,” kata Teguh saat ditemui di DPRD Surakarta, Rabu (18/12/2019).
Dia mengaku heran terhadap kader yang mendaftar tanpa berkomunikasi dengan DPC. Padahal pihaknya bersedia memberikan surat keterangan atau pengantar untuk mendaftar ke DPD.
“Tugas partai kalau ada yang meminta permohonan surat keterangan pasti dilayani. Tapi itu hanya surat keterangan, bukan rekomendasi,” ujar bakal calon Wakil Wali Kota Solo yang diajukan DPC itu. (dtc/tm)
