UNGARANNEWS.COM. UNGARAN BARAT- Jengah dengan sikap Kepala Desa (Kades) yang dinilai semena-mena, ratusan warga Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang meluapkan tuntutan batinnya dengan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Semarang, Kamis (25/10).
Warga merasa selama ini dikangkangi oleh Kades Plumbon, Joko Waluyo yang dianggap membuat blunder-blunder yang membuat warga marah dan resah. Joko dengan semena-mena mengganti beberapa Kepala Dusun (Kadus) yang berada di wilayah kekuasaannya. Selain itu, orang dekatnya sendiri yakni Sekretaris Desa (Sekdes) juga diganti.
Warga kesal karena kebijakan penggantian pejabat pemerintah desa tersebut tanpa melalui keputusan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tak heran jika warga menumpahkan kekesalannya tersebut dengan menyatakan tuntutan agar Kades Joko segera diturunkan dari jabatannya.
Koordinator aksi Habib Ramadhani mengatakan warga yang datang mengikuti aksi di kantor Bupati merupakan perwakilan warga yang menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Kades Joko. Warga menuntut keadilan kepada Bupati Semarang agar menindak tegas Joko karena telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan.
“Jokowa (sebutan Jokowi Waluyo, red) membuat keputusan tanpa mempertimbangkan badan tinggi di pemerintah desa yakni BPD. Di samping itu warga menemukan dugaan penyelewengan dana hibah dan dana pembangunan desa,” ujarnya.
Salah satu bukti penyimpangkan Joko, lanjut Habib, uang sumbangan untuk infak pembangunan mushola diduga digelapkan. Kasus tersebut dialami warga di Dusun Nali, pada tanggal 8 Oktober 2017 lalu mendapat sumbangan pengusaha yang membuka peternakan ayam di kampung setempat, sebesar Rp 34,5 juta, untuk pembangunan mushola, namun sudah setahun ini uang tak kunjung diserahkan ke takmir mushola.
“Warga sudah menyanyakan dan meminta dengan baik-baik, namun sampai sekarang belum diberikan. Warga sudah jengkel dan muak dengan sikap dan kebijakan Jokowa. Warga sudah tidak mempercayai lagi desa kami dipimpin Jokowa,” tandasnya.
Terkait masalah dana yang berhubungan dengan perkara hukum, pihak warga telah meminta pendampingan ke Komisi Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jateng-DIY untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana dengan menempuh jalur hukum. Bahkan, kasus tersebut sudah dilaporkan Komisi PKP ke Polres Semarang.
“Kami meminta pihak Pemkab menindaklanjuti tuntutan kami, begitu juga pihak Polres Semarang menindaklanjuti pelaporan dugaan penggelapan dana. Warga menginginkan kasus ini benar-benar diselesaikan secara tuntas, warga ingin hidup tenang dan damai,” tegasnya.
Camat Suruh Bambang Arief Wijaya mengatakan, warga agar tetap tenang dan menahan diri agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat. Pasalnya, menurut Bambang Arief, saat ini ada dua kubu yang sama-sama punya argumentasi kuat, yakni kubu kontra dengan Kades dan kubu pendukung Kades.
“Mohon tetap menahan diri, jangan sampai menempuh langkah atau bertindak yang bisa membuat kacau suasana di desa. Jangan sampai dua kubu yang ada terjadi gesekan, bisa terjadi bentrokan,” ujarnya saat audiensi warga dengan Pemkab di ruang rapat Bupati kantor Setda.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sukaton Purtomo Priyatmo mengatakan, Pemkab menampung aspirasi warga dan akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama inspektorat dan instansi terkait. Warga diminta dapat menjaga kondusifitas khususnya di desa Plumbon dan pada umumnya Kabupaten Semarang.
Menurutnya, tidak mudah menurunkan Kades, ada regulasi yang mengatur sesuai perundang-undangan pemerintah desa. Bila ada kesalahan maka pihak pemkab melalui camat akan melakukan pembinaan terhadap Kades yang bersangkutan.
“Ada aturan yang berlaku. Pertama kita kasi surat peringatan 1, kalau masih mengulangi kita kasi surat peringatan 2 dan seterusnya. Kita baru member sanksi berat bisa dengan pemecatan jika Kades tidak bisa membenahi kesalahannya,” tandasnya kepada perwakilan warga.
Ka Ops Polres Semarang, Kompol Supardji, S. Pd MH mengatakan, warga yang menggelar aksi diminta tetap tenang agar tercipta suasana yang kondusif. Keamanan dan ketertiban tetap dijaga sehingga terjalin kehidupan yang harmonis di masyarakat.
“Mohon tetap menjaga kondusifitas jangan sampai melakukan pelanggaran hukum yang bisa berdampak pada gangguan Kamtibmas,” tegasnya.
Sementara itu, dalam audiensi warga ditemui perwakilan Pemkab yakni Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sukaton Purtomo Priyatmo, Staf Ahli Bupati bidang Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jati Trimulyanto, dan Kepala Dispermasdes Suprayitno. (arb/tm)
