UNGARANNEWS.COM. SEMARANG- Pemkot Semarang memastikan bakal menutup lokalisasi Argorejo yang dikenal dengan sebutan Sunan Kuning paling lambat sebelum 17 Agustus mendatang.
“Lokalisasi Sunan Kuning dipastikan akan ditutup sebelum 17 Agustus 2019, setelah hasil rapat pihak terkait sepakat menyetujui kebijakan Pemkot itu,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto, saat menggelar rapat dengan perwakilan warga Argorejo di kantor Satpol PP, Jalan Ronggolawe.
Fajar mengatakan Warga binaan yang ada di lokasi tersebut akan kita arahkan untuk pulang ke daerah asalnya kemudian kita tutup dan mereka akan diberikan juga bantuan jaminan hidup saat ini, dia menuturkan, terdapat sekitar 479 warga binaan di lokalisasi Sunan Kuning itu jika tidak segera ditutup penghuni akan terus bertambah dan semakin menyulitkan Pemkot untuk melakukan penutupan lokalisasi itu sebelum 17 Agustus mendatang.
Ditambahkan Fajar, rapat akan kembali digelar dengan mucikari dan warga binaan yang diharapkan mereka bisa memahami dan meneroma kebijakan Pemkot untuk penutupan Sunan Kuning.
Kasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang Anggi Arditia mengatakan Kementrian Sosial akan memberikan bantuan jaminan hidup. Menurutnya, APBD Kota Semarang juga akan mendukung untuk penerima manfaat.
Dia menambahakan fasilitas penghuni wisma tetap bukan yang freelance, Data kita data yang penghuni tetap sekitar 479 orang.
“Setiap penghuni akan mendapatkan bantuan Rp5 juta, namun tetap kita verifikasi. Ini sudah tahap akhir tinggal eksekusinya,” pungkasnya.
Rencana ini pun disambut baik oleh Ketua Resosialisasi Argorejo, Suwandi. Namun, dia berharap pemerintah tidak hanya menutup Argorejo saja namun menutup seluruh prostitusi di Indonesia.
“Kami menghormati kebijakan pemerintah bahwa seluruh prostitusi di Indonesia ditutup.
Semua harus ditutup jangan hanya Sunan Kuning saja,” tegasnya, Kamis (13/6/2019). Suwandi meminta Pemkot benar-benar bertindak bijak dalam melakukan penutupan Resosialisasi Argorejo.
Pemkot tidak boleh salah langkah yang dapat menimbulkan bentrok, baik warga sekitar maupun para wanita pekerja seks (WPS). (ist/abi/tm)
