UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Rumor banyak SK anggota DPRD “disekolahkan” ke bank, salah satunya Bank Jateng bukanlah isapan jempol. Benar-benar banyak anggota DPRD yang menggadaikan SK untuk meminjam uang ke bank. Bahkan, plafon pinjaman yang didapatkan cukup tinggi mulai Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar.
Kebiasaan itu tidak lepas dari tingginya biaya kampanye selama Pemilihan Legislatif (Pileg), sehingga membutuhkan solusi segera untuk mengganti biaya tersebut. Salah satunya, dengan cara menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ke Bank Jateng.
Seperti dilakukan anggota DPRD Kabupaten Semarang, begitu juga yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Tegal. Hal itu diakui beberapa wakil rakyat di daerah tersebut.
“Memang ada yang digadaikan. Tapi tidak semua anggota dewan begitu,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal, Munif.
Kendati Munif tahu siapa saja anggota DPRD Kabupaten Tegal yang menggadaikan SK di bank, tapi dirinya enggan menyebutkan nama-namanya. Dia hanya berujar, besaran yang dipinjam oleh mereka variatif. Mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.
Bahkan, anggota DPRD petahana yang dipastikan terpilih lagi, sudah melakukan top up atau perpanjang pinjaman sejak dua bulan sebelum pelantikan.
“Kalau anggota dewan yang lama, sudah pinjam lebih dulu,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Mu’min, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tegal yang berasal dari Margasari. Menurut dia, SK yang dijadikan jaminan di bank, tidak hanya petahana. Tapi juga anggota DPRD yang baru dilantik. Sejatinya, uang pinjaman itu untuk menutup biaya selama kampanye Pileg.
“Kebutuhan kampanye memang besar, terutama untuk konsumsi,” ujar wakil rakyat yang akan menjalani dua periode ini.
Berbeda dengan anggota DPRD Kabupaten Semarang yang masih ‘malu-malu’ menyebutkan diri menjaminkan SK di bank. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Semarang menyebutkan, pinjaman di bank merupakan privacy masing-masing anggota DPRD.
“Memang benar ada yang ‘menyekolahkan’ SK, tapi saya tidak punya hak untuk menyebutkan. Saya juga keberatan jika sebutkan, ini ranah masing-masing anggota DPRD dan keluarganya,” ujarnya tanpa mau disebutkan identitasnya.
Pinjaman dengan angunan SK tidak hanya bisa dicairkan di Bank Jateng, bank pemerintah lainnya juga bisa, bahkan bank swasta ada juga yang menawarkan pinjaman.
“Itu tidak lepas dari biaya kampanye pemilihan legislatif kemarin yang begitu besar,” tandasnya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan mantan anggota DPRD Kabupaten Semarang yang tidak terpilih. Menurutnya, anggota DPRD yang meminjam ke bank kondisional, tergantung dari kemampuan finansial masing-masing. Ada yang bermodal pinjaman bank, ada yang menggunakan sebagian besar biaya kampanye berasal dari uang pribadinya.
“Paling nelangsa kalau petahana kalah, bukan saja nominal uang yang dikeluarkan sangat besar, namun tanggungan pinjaman yang harus dikembalikan juga besar. Jika tidak punya pegangan bisnis yang kuat bisa jatuh miskin,” tandasnya tanpa mau disebutkan identitasnya. (rateg/abi/tm)
