UNGARANNEWS.COM. BLORA- Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora agar melakukan pemeriksaan kesehatan rombongan anggota DPRD Kabupaten Blora yang akan pulang kunjungan kerja (kunker) dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kordinator Geram, Eko Arifianto mengungkapkan, prihatin perilaku rombongan DPRD Blora yang dinilai tidak punya empati atas keprihatinan masyarakat yang tengah berjuang mencegah Covid – 19 atau virus corona.
“Seharusnya anggota DPRD bisa menjadi contoh baik kepada masyarakat,” katanya.
Eko mengaku prihatin, di saatpemerintah tengah gencar-gencarnya mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran corona, anggota DPRD setempat tetap melenggang ke luar pulau.
“Meski tidak PNS, seharusnya para anggota dewan terhormat itu memiliki rasa empati dengan tidak berpergian dan menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.
Terlebih, kata Eko, ada dugaan beberapa anggota dewan ini pergi turut serta mengajak anggota keluarga.
“Dari informasi yang kami dapat seperti itu, ini terkesan menjadi seperti liburan bukan kunker,” ungkapnya.
Sedangkan berdasarkan informasi dari media, Pemprov NTB sendiri juga telah menetapkan status siaga darurat bencana non- alam terhadap corona. Dengan melarang PNS untuk berpergian keluar dari lombok. Serta menolak menerima kunjungan tamu dari luar daerah.
“Lah ini kok nekat berpergian ke sana,” tuturnya.
Eko meminta kepada dinas kesehatan untuk memeriksa secara ketat dan berkala kepada anggota DPRD sepulang dari lombok demi keselamatan warga kabupaten Blora.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Lilik Hermanto saat dihubungi mengatakan, akan menjalankan protokol tes kesehatan kepada anggota dewan dengan menyemprotkan disinfektan, mengecek suhu tubuh dan melakukan pemantuan selama 14 hari.
“Langkah – langkah itu nanti akan kita lakukan kepada anggota dewan sepulang ke Blora, dan akan kita pantau masa inkubasi selama 14 hari,” terang Lilik.
Terpisah, salah satu anggota DPRD Kabupaten Blora yang tidak ikut pergi kunker mengatakan, dari total 45 anggota DPRD Blora ada 8 orang yang tidak mengikuti kunker. Alasannya, yakni ikut berempati atas bencana nasional yang sedang merundung Indonesia bahkan dunia.
“Saya Minggu malam memutuskan untuk batal mengikuti kunker sesaat setelah diumumkan bahwa di beberapa daerah sudah mengumumkan penyebaran Covid – 19 sebagai kejadian luar biasa (KLB),” kata anggota DPRD yang meminta tidak disebut namanya.
Ia mengungkapkan, keberangkatan kunker dimulai pada Senin (16/03/2020) hingga Kamis (19/03/2020). Ada beberapa agenda pembahasan Perda di NTB. Selain itu anggota DPRD disana terbagi 3 – 4 pansus.
“Sebatas itu informasi yang bisa saya berikan,” ungkapnya.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan Sekertaris Dewan (Sekwan) Pujiyanto Said tidak bisa dihubungi, ditanya melalui pesan WA juga belum memberikan tanggapan. (ist/can/tm)
