UNGARANNEWS.COM. BANYUBIRU- Pembagian bantuan sosial (Bansos) paket sembako dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang diduga disalurkan sepihak oleh aggota DPRD Kabupaten Semarang, Nurul Huda. Data di lapangan menyebutkan warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bansos.
Sebelumnya, para Kepala Dusun (Kadus) di Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang yang warganya terdampak banjir pernah mengajukan ke Pemkab Semarang untuk mendapatkan bansos guna mengurangi beban warganya yang kategori kurang mampu. Meski ada bantuan ternyata tidak sampai ke warganya.
Kepala Dusun Deles Desa Ngrapah, Daroji mengatakan wilayah dusunnya termasuk terdampak tidak mendapatkan bansos yang disalurkan Nurul Huda. Bahkan, dia mengaku tidak tahu jika ada bantuan disalurkan melalui anggota DPRD.
“Saya tidak tahu ada bansos dari anggota DPRD. Warga saya tidak ada yang dapat. Sebenarnya di wilayah kami ada penerima PKH dan BST, tapi tidak mendapatkan,” ujarnya kepada UNGARANNEWS.COM, kemarin.
Ketua RT 2/RW 2 Desa Ngrapah, Winardi mengatakan bantuan dari Nurul dia tidak tahu siapa saja warganya yang mendapat. Pihaknya tidak pernah mengajukan secara kolektif melalui RT, di Group WA warga juga tidak ada pemberitahuan.
“Kalau warga secara pribadi ada yang mendapatkan saya tidak tahu, tidak ada laporan. Kalau secara kolektif melalui RT tidak ada, mungkin mengajukan pribadi,” ujarnya kepada UNGARANNEWS.COM, kemarin.
Salah satu tokoh Dusun Nglembu Desa Ngrapah, Nur Rochin mengatakan pihaknya mengetahui adanya pembagian bansos dari Nurul Huda. Bahkan, ia diminta langsung untuk mengkoordinir warga yang ingin mendapatkan bantuan dengan mengumpulkan foto copy KK dan KTP.
“Pak Nurul menyuruh saya apabila mau mendapat sembako mengumpulkan foto copy KK dan KTP di tempat pak Nurul. Saya respon dengan mengumpulkan persyaratan warga terus saya setorkan ke pak Nurul. Saya hanya membantu warga dan saya teruskan ke pak Nurul, selebihnya saya tidak tahu,” ungkapnya kepada UNGARANNEWS.COM.
Menurut Rochin, seluruh warga Nglembu yang menyetorkan KK dan KTP mendapatkan bansos dari Nurul Huda. Dia tidak tahu warga dusun lain yang komplain penyaluran tidak merata.
“Kalau Dusun Nglembu tidak ada yang komplain, tidak tahu kalau dusun lain,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dr Gunadi membenarkan warga Ngrapah terdampak banjir pernah mengakukan bantuan sembako, dia juga mengetahui jika yang mengambil dan menyalurkan bansos tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Nurul Huda.
“Benar warga Ngrapah terdampak banjir penah mengajukan bantuan sembako. Siapapun warga yang mengambil akan kami serahakan, ternyata yang datang anggota dewan (Nurul, red),” ujarnya kepada wartawan.
Masalah muncul dan berkembang di masyarakat Ngrapah, diduga penyaluran bantuan dari Nurul Huda tidak tepat sasaran berdasar data sepihak, bukan berasal dari data pemerintah desa.
Informasi dikumpulkan UNGARANNEWS.COM menyebutkan, tiga dusun yang terdampak banjir yakni Dusun Gemenggeng, Deles, dan Jonggrangan justru tidak mendapatkan bantuan. Bahkan disebutkan, ada warga yang marah hingga diduga sengaja melempari rumah salah seorang kadus dengan bangkai tikus.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Nurul Huda ketika dikonfirmasi mengatakan, sebagai anggota DPRD mempunyai kewenangan menyampaikan asprasi masyarakat sebagaimana tupoksi sebagai anggota DPRD.
“Saya mempunyai kewenangan menyampaikan asprasi masyarakat. Sebagaimana tupoksi saya sebagai anggota dewan,” jelasnya kepada UNGARANNEWS.COM.
Terkait pengambilan sembako ke Dinsos, Nurul mengklarifikasi, ia sebagai masyarakat Desa Ngrapah yang sekaligus sebagai wakil masyarakat mendampingi perangkat desa Ngrapah yang diutus oleh Kepala Desa untuk mengambil bantuan sembako di Dinsos.
“Jadi kalau ada berita saya yang mengambil itu berita yang tidak benar. Semua ada bukti WA saya dengan Sekdes Desa ngrapah. Pengambilan sembako tesebut menggunakan truk yang menyewa saya berdasarkan persetujuan pemerintah desa Ngrapah, arsip WA masih saya simpan,” jelasnya.
Menurutnya, pengambilan sembako tersebut dilaksanakan satu hari sebelum kunjungan Menteri Sosial di Ambarawa dan saat pengambilan sembako ditemui oleh salah satu pegawai Dinsos.
“Mengenai pembagian sembako tanpa sepngetahuan kepala desa, itu berita tidak benar, mengingat menurut info saat pembagian sembako tersebut ditunggui oleh kepala desa,” tambahnya.
Adanya dusun yang tidak mendapat bantuan menurut Nurul karena tidak mengajukan, karena Dinsos memberikan bantuan berdasarkan data usulan.
“Terkait dengan menyetujui usulan masyarakat melalui saya itu bukan wilayah saya, tapi itu wilayah ekskutif. Pembagian sembako setelah sampai di desa saya tidak mau tahu karena itu sudah menjadi kewenangan pemerintah desa,” pungkasnya.
Kepala Desa Ngrapah Wargiyati ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan tidak tahu data penyaluran bantuan sembako dari Nurul, ia berpendapat bantuan tersebut mungkin personal sebagai anggota DPRD dan merupakan aspirasinya. (ib/abi/tm)
