UNGARANNEWS.COM. TUNTANG- Nasib ribuan petani Rawa Pening tak kunjung diperhatikan pemerintah memantik perwakilan mereka yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) terus-menerus melakukan aksi berupaya membuka mata hati para pemegang kebijakan di negeri ini.
Puluhan petani kembali berkumpul di lokasi sawah yang terendam air Rawa Pening di Desa Asinan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kemarin. Aksi kali ini petani memasang plang bertuliskan “Tanah Hak Milik” di areal persawahan yang tergenang air.
Mereka menuntut hak petani tidak didzalimi pemerintah akibat direndam air DAM Tuntang yang ditutup penuh.
Selain itu, petani melepas dua ekor burung merpati putih yang menandai kesucian hati nurani mereka yang berjuang meminta hak-haknya tidak didzalimi pemerintah.
Ketua FPRPB Suwestiyono mengatakan, pelepasan dua ekor merpati putih menandai surat yang telah dikirim petani untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menggugah hati nuraninya untuk segera membantu kesulitan yang dihadapi petani Rawa Pening.
“Kita sudah dua kali ini bersurat kepada Presiden Jokowi. Pertama pada tanggal 2 Juli lalu, dan surat kedua kita kirim tanggal 5 Agustus. Sampai saat ini belum ditanggapi, nasib kami semakin menderita sengsara selama 2 tahun tidak punya penghasilan,” ujarnya, kemarin.
Dia meminta pemerintah mendengar keluhan petani dan penggarap sawah di tepi danau Rawa Pening. Mereka mendukung revitalisasi danau Rawa Pening, namun seharusnya kebijakan yang dibuat berdampingan dengan petani, bukan justru menyengsarakan petani.
Sampai saat ini, lanjut Suwes, total luas area persawahan yang tergenang elevasi Rawapening sekitar 900 hektar, dengan 450 hekatre di antaranya adalah tanah hak milik. Sementara sisanya adalah tanah milik negara yang digarap petani sesuai kewilayahan.
“Seperti tanah garapan di pinggiran danau Rawa Pening sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman Belanda. Oleh karena itu, para petani berharap Pemerintah bisa memberi solusi terhadap kami yang gagal tanam,” tandasnya.
Irfani, perwakilan Kelompok Tani Sukodono, Kecamatan Banyubiru menambahkan, tuntutan mereka tetap sama meminta pemerintah membuka sedikitnya, 1 meter saja dari ketinggian DAM Tuntang agar sawah mereka tidak terendam.
“Tuntutan kami sangat releven, tidak mengganggu kegiatan revitalisasi maupun kegiatan pemberdayaan air Rawa Pening. DAM Tuntang cukup diturunkan 1 meter saja, sawah kami tidak terendam. Bohong kalau DAM dibuka segitu bisa menenggelamkan kawasan Demak dan Grobogan,” tegasnya.
Disebutkan, penderitaan petani Rawa Pening sudah sangat memprihatikan, selama 2 tahun tidak bisa bertanam padi menjadikan kehidupan mereka semakin menderita. “Mau sampai kapan kita diperlakukan tidak semena-mena seperti ini, kesabaran manusia ada batasnya, jangan salahkan jika petani bertindak sendiri-sendiri tak terkontrol karena himpitan ekonomi,” tegasnya lagi.
Diketahui, aksi sebelumnya FPRPB menggelar upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76 dengan mengenakan pakaian daerah. Upacara pengibaran digelar di lahan mereka yang tergenang air. Aksi tersebut sebagai wujud protes mereka akan nasibnya yang belum merdeka.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha dikonfirmasi mengatakan apa yang menjadi keinginan petani sudah disampaikan kepada pemangku kepentingan di Rawa Pening, dalam hal ini BBWS Pemali Juwana. Bupati juga telah meminta kepada BBWS untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi oleh warganya. Meski hingga kini belum ada solusinya.
Menurutnya, persoalan lahan yang tergenang akibat dampak revitalisasi Rawa Pening terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Tuntang, Banyubiru, dan Kecamatan Ambarawa. “Problemnya sama, mereka yang selama ini bercocok tanam tidak dapat menggarap lahan yang tergenang oleh elevasi Rawa Pening. Kita sudah komunikasi ke BBWS,” ujarnya. (abi/tm)
