UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Semarang tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 2,28 persen.
Laporan tersebut menjadi catatan DPRD Kabupaten Semarang dengan merekomendasikan Bupati Semarang H dr Mundjirin agar segera membuat kebijakan sebagai upaya menurunkan prosentase angka TPT tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang tahun 2018, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Selasa (2/4/2019).
Berdasarkan evaluasi DPRD terhadap hasil kerja Pemkab Semarang dalam Pembangunan Sosial, ada salah satu indikator yang harus dibenahi yakni TPT yang mengalami peningkatan, dari angka 1,78 persen di tahun 2017, naik menjadi 2,28 persen di tahun 2018.
Disebutkan bupati dalam LKPJ, meski TPT meningkat namun lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 3,95 persen. Meski jika dibandingkan tahun 2017 jumlah TPT mengalami kenaikan 5 persen.
Disebutkan bupati, korelasi jumlah TPT tahun 2017 lebih kecil karena saat itu ada proyek jalan tol dan pabrik sepatu di Salatiga yang banyak menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Semarang.
“Adanya TPT yang meningkat kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk menurunkan jumlah TPT tersebut,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto saat membacakan rekomendasi atas LKPJ bupati.
Meski demikian DPRD mengapresiasi pencapaian sejumlah indikator yang dinilainya sebagai prestasi yang membanggakan. Diantaranya, jumlah harapan hidup masyarakat yang mengalami peningkatan dari 75,57 persen di tahun 2017 menjadi 75,59 persen.
Selain itu, jumlah penduduk miskin menurun dari 7,78 persen di tahun 2017 menjadi 7,29 persen. Sedangkan jumlah Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,52 persen menjadi 73,81 persen.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang terhadap LKPJ Bupati Semarang dihadiri segenap pimpinan DPRD, anggota DPRD, Bupati Semarang H dr Mundjirin, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Forkopimda, Kepala SKPD, dan sejumlah instansi pemerintahan lainnya. (abi/tm)
