UNGARANNEWS.COM. BANJARNEGARA- Slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono viral di media sosial sebesar Rp 5,9 juta. Namun ternyata, total kekayaan Budhi Sarwono mencapai belasan miliar rupiah.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bulan Maret 2019, kekayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mencapai Rp 19,1 miliar.
Saat dimintai konfirmasi, Budhi membenarkan jumlah kekayaannya sesuai dengan yang tercantum dalam LHKPN tersebut.
“Yang di LHKPN itu benar memang segitu (Rp 19,1 miliar). Sebenarnya dengan gaji berapapun saya bersyukur,” ujar Budhi saat ditemui di rumah dinasnya, Senin (7/10/2019).
Tetapi selain gaji, Budhi juga menerima berbagai tunjangan, salah satunya tunjangan operasional sebesar maksimal Rp 1 juta per hari.
Budhi menegaskan bahwa ia merasakan keresahan terhadap gaji kepala daerah. Slip gajinya yang diunggah di akun Instagram Pemkab Banjarnegara disebutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap para bupati lain. Sebab menurutnya, rendahnya gaji kepala daerah menjadi salah satu potensi bupati untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Gaji yang kecil ini menjadi salah satu pemicu bupati korupsi. Contohnya sudah ada kabupaten tetangga (Purbalingga, red), juga yang baru terjadi Bupati Kabupaten Lampung Utara yang baru saja OTT (KPK),” ujar Budhi.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi viralnya slip gaji Bupati Banjarnegara senilai Rp 5,9 juta, ia meminta bupati sabar dengan gaji mereka.
Ganjar mengatakan nominal gaji bupati bukanlah sebuah rahasia dan jika mempermasalahkan soal gaji maka sejak awal tidak perlu berebut jadi kepala daerah.
“Tidak ada yang tidak tahu gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu ya jangan jadi kepala daerah,” kata Ganjar, Minggu (6/10/2019).
Disebutkannya, pembahasan soal gaji kepala daerah sebenarnya sudah dibahas. Peraturan Pemerintah sudah disiapkan dan akan diterbitkan setelah pelantikan presiden terpilih.
“Sebenarnya Pak Bupati sudah tahu, kan saat rapat di Istana Bogor, beliau juga hadir. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya pada saya, pada Kemendagri atau Presiden langsung,” terangnya. (dtc/abi/tm)
