UNGARANNEWS.COM. SEMARANG- Kabar gembira buat para pekerja terdampak penanganan virus corona (Covid-19). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi untuk karyawan yang terkena putus hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.
Tercatat 2.869 buruh mengalami PHK gara-gara pabrik tempat kerja mereka terimbas corona. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng meminta para buruh yang terkena mendaftar program Pra Kerja.
“Dari kasus pertama 2 Maret sampai dengan 3 April kemarin, ada 2.869 buruh di PHK dan 454 dirumahkan. Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk meng-cover teman-teman melalui Kartu Pra Kerja. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar,” tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4/2020).
Ganjar mengabarkan Pemprov Jateng sudah menganggarkan Rp 1,497 triliun untuk penanganan corona diantaranya untuk jaring pengaman ekonomi. Selain itu ada sokongan dari Kartu Pra Kerja yang diluncurkan bulan ini.
Selain akan disokong dana tersebut, lanjut dia, masyarakat khususnya buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan juga bakal mendapat sokongan bantuan lewat Kartu Pra Kerja. Kartu ini pada awal bulan ini bakal diluncurkan.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk menyokong temen-temen melalui Kartu Pra Kerja. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar,” katanya.
Kartu Pra Kerja masuk dalam jaring pengamanan ekonomi covid-19, merupakan bantuan berupa biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.
“Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241.705. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis,” katanya.
Untuk mendapatkan kartu tersebut, sesuai petunjuk Kementerian Tenaga Kerja, masyarakat terlebih dahulu mesti mendaftar online di prakerja.go.id. Kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.
“Pendaftaran dibuka 7 April online. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp1,497 triliun,” katanya.
Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp3,5 juta. Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp600 ribu selama empat bulan.
Ditambah biaya survei senilai Rp50 ribu sebanyak tiga kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp1 juta. Ganjar telah meminta sosialisasi dilakukan segera oleh dinas tenaga kerja tiap kabupaten kota.
“Maka dari itu pemkab maupun pemkot mesti segera bergerak mengumumkan pada masyarakat baik untuk pendaftaran online atau pengusulan siapa saja yang terdampak,” katanya. (dbs/tm)