Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang yang juga Wabup Semarang H Ngesti Nugraha penduli pencegahan virus Corona di dengan turun langsung ke masyarakat melakukan penyemprotan disifektan, belum lama ini. FOTO:UNGARANNEWS

UNGARANNEWS.COM. BAWEN- Fraksi PDIP (FPDIP) DPRD Kabupaten Semarang meminta Bupati Semarang tegas dalam menyikapi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Karena berdasarkan hasil pengamatan pascadibentuk pada 16 Maret 2020 kemarin, kinerja gugus dinilai terlihat masih sangat lamban.

Selain itu, Fraksi PDIP meminta anggaran perjalanan dinas di DPRD Kabupaten Semarang dirasionalisasi dan dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Diantaranya digunakan untuk meningkatkan insentif bagi tenaga medis di Kabupaten Semarang.

“Fraksi PDIP meminta DPRD Kabupaten Semarang secara kelembagaan segera merasionaliasi anggaran perjalan dinas DPRD ke luar daerah, baik ke luar provinsi atau luar Jawa. Kami sepakat menunda semua kegiatan perjalanan dinas, kami akan lebih berkonsentrasi untuk mendukung penanganan COVID-19,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, Pujo Pramujito kepada wartawan seusai rapat di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Semarang di Bawen, kemarin,

Disebutkan, fraksinya merasa prihatin adanya wabah COVID-19, sehingga Fraksi PDIP sepakat untuk menyikapi pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Bupati Semarang dan pimpinan DPRD diminta segera menindaklanjuti dengan bergerak cepat.

“Penanganan wabah COVID-19 harus cepat dan tanggap. Jangan sampai menunggu kondisi terburuk, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah secara dan langsung ke lapangan,” tegasnya.

Fraksi PDIP, lanjut Jito, meningkatkan insentif bagi tenaga medis serta mempersiapkan penambahan tenaga kesehatan. Pihaknya memberikan apresiasi kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

“Kami sepakat untuk itu, dan Fraksi PDIP akan berkonsentrasi dalam rangka memberikan dukungan semua anggaran untuk persiapan dan penganangan Covid-19,” terangnya.
Pihaknya juga sepakat agar bupati membebaskan retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir dan retribusi sampah, pasalnya di tengah kesulitan saat ini mereka terbebani penarikan retribusi.

“Kita minta bupati menunda program dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas di tahun 2020. Semua kegiatan lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan sikap dari Fraksi PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, sudah meminta Sekretariat DPRD untuk menghitung anggaran. Apalagi pos anggaran terbesar, menurutnya memang ada di kegiatan perjalanan dinas.

Namun ia belum bisa menyebutkan jumlah anggaran yang akan dirasionalisasi.
“Kemungkinan awal pekan depan bisa kami paparkan, tetapi yang jelas anggarannya cukup besar yang nanti kita alokasikan,” ujarnya. (abi/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here