Ilustrasi demo buruh (istimewa).

UNGARANNEWS.COM. JAKARTA- Polisi menetapkan sebayak 240 peserta aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia sebagai tersangka anarkis. Keseluruhan dalam aksi pada Kamis (8/10) kemarin, sebanyak 5.918 orang diamankan.

Aksi berujung ricuh di berbagai kota tersebut diduga ada pelaku yang sengaja memancing-mancing suasana. Akibatnya, total lebih dari 5 ribu pedemo yang diduga berbuat ricuh ditangkap.

“Dalam aksi berujung anarkis, Polri menangkap 5.918 orang,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 pedemo ditetapkan sebagai tersangka. “Sementara 153 orang masih dalam proses pemeriksaan, 87 orang sudah dilakukan penahanan,” kata Argo.

Argo menyatakan, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menjaga wibawa negara. Sebab beberapa aksi unjuk rasa pada 8 Oktober lalu sampai merusak gedung pemerintahan seperti gedung DPRD dan fasilitas umum lainnya. “Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dan intoleran,” tegas Argo.

Sementara itu dari ribuah pedemo yang ditangkap, sebanyak 145 orang di antaranya dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test. Untuk itu, Argo meminta tak ada lagi aksi lanjutan. Ia menyarankan masyarakat yang tak puas dengan Omnibus Law agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kodam Jaya DKI Jakarta mengatakan pihaknya berhasil menyekat 100 lebih preman dan pengangguran yang hendak ikut aksi demonstrasi tolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kodam Jaya menyebut massa dari luar kota ini hendak berunjuk rasa karena dijanjikan imbalan uang.

“Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja. Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai,” kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Sabtu (10/10).

“Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman,” sambung dia.

Dudung menuturkan preman dan pengangguran ini mendapat instruksi dari grup WhatsApp yang mereka ikuti. Penggerak massa menjanjikan uang akan diberikan seusai demo.

“Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai,” ujar Dudung.

Berdasarkan keterangan massa asal Pamanukan kepadanya, lanjut Dudung, penggerak massa tak ikut turun ke Ibu Kota. Penggerak massa tetap di Pamanukan.

“Justru saya tanya, ‘Yang gerakkan kamu siapa?’, ‘Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, nggak ke sini’. Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak,” ucap Dudung.

Dudung menjelaskan, saat Kodam Jaya menggeledah para preman dan pengangguran, kebanyakan mereka tak mengantongi uang lebih. Dudung berpendapat pendemo bayaran ini sengaja dibuat kelaparan sehingga semakin mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkistis.

“Saya nggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan itu mereka itu. Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda,” tutur Dudung. (kum/dtc/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here