Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali menerima LKPD Unaudited yang diserahkan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat, dan Wakil Bupati Blora Tri Yuni Setyowati secara virtual. FOTO:IST/UNGARANNEWS

UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Blora sebagai tiga Pemda pertama yang menyerahkan LKPDTA 2020 ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

“LKPD Unaudited secara tepat waktu menunjukkan adanya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di masing-masing daerah yang telah berjalan baik,” ujar Ayub Amali dalam siaran pers kepada UNGARANNEWS.COM, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Ayub Amali juga menyinggung tentang dampak Covid-19 terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Menurut Ayub, banyak perubahan peraturan, pembaruan kebijakan, serta perubahan anggaran yang terkait dengan penanganan pandemi.

“BPK pun terpengaruh kondisi ini. Sejak tahun lalu, BPK telah mempersiapkan metode, prosedur dan langkah-langkah pemeriksaan yang sesuai dengan situasi pandemi. Meski begitu, BPK tetap berupaya melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada peraturan dan standar pemeriksaan yang ada demi terwujudnya tata kelola pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” imbuh Ayub.

Setelah diterimanya LKPD Unaudited dari pemerintah, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan.Baca Juga: Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Polri dan Kejaksaan

“Pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, ada empat jenis opini yang diberikan BPK, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, Tidak Wajar Atau adversed opinion, dan Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). (Mushonifin).

Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi Jateng menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Pemkab Boyolali, dan Pemkab Blora pada hari Selasa (2/3/2021).

Diselenggarakan secara virtual, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali menerima LKPD Unaudited yang diserahkan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat, dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Selain para bupati, penyerahan LKPD unaudited secara virtual tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo dan para sekretaris daerah dari masing-masing kabupaten. Ikut pula dalam acara tersebut, para pejabat struktural dan pejabat fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng. (ril/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here