HALAQOH ULAMA: Pasangan Calon (paslon) Bupati Petahana Semarang H Ngesti Nugraha dan Wakil Bupati Hj Nur Arifah (MUTIARA) menyampaikan program-program unggulan di hadapan para ulama dan segenap pengurus MUI Kabupaten Semarang, Kamis (14/11/2024). FOTO:UNGARANNEWS

JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN

Pasangan Calon (paslon) Bupati Petahana Semarang H Ngesti Nugraha dan Wakil Bupati Hj Nur Arifah (MUTIARA) menyampaikan program-program unggulan di hadapan para ulama dan segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang di pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (14/11/2024).

Paslon nomor urut 1 ini menyampaikan sejumlah capaian kinerja yang akan dilanjutkan menjadi program unggulan 5 tahun ke depan secara singkat dan padat, saat diberikan kesempatan dalam kegiatan Halaqah Ulama yang digelar MUI tersebut.

Mengawali paparan program unggulan Ngesti Nugraha dan visi misi yang akan dijadikan acuan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang periode akan datang.

“Seperti saat ini, RPJMD mengacu pada RPJMD Nomor 6 Tahun 2021, dasarnya adalah visi misi dan program unggulan saya waktu memimpin bersama H Basari waktu itu, sehingga yang ke depan pun juga demikian,” ungkapnya.

Calon Bupati Petahana diusung 17 parpol ini mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Semarang dari 7,29 persen di tahun 2022 turun menjadi 6,96 persen di tahun 2024 dan ini merupakan angka kemiskinan terendah ke-tujuh di Jawa Tengah.

Angka pengangguran terbuka yang mencapai 502 persen (2022) turun menjadi 4,05 persen (2024), angka stunting, tahun 2023 sebesar 4,61 persen turun menjadi 3,6 persen pada tahun 2024 dan menempati ranking terendah ke-dua se Jawa Tengah.

“Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang naik dari 74,67 persen di tahun 2022 menjadi 75,13 persen di tahun 2024,” jelas Ngesti Nugraha didampingi Nur Arifah.

Sedangkan di bidang kesehatan, lanjutnya, Kabupaten Semarang telah mencapa UHC atau tingkat kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 98,87 persen per tanggal 5 Oktober 2023 lalu.

Dengan telah tercapainya UHC, maka masyarakat yang belum menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendaftar hingga dan bisa langsung aktif hanya butuh proses 10 menit. Sementara yang belum mencapai UHC bisa menunggu hingga satu bulan baru aktif.

“Sehingga bagi Masyarakat tidak mampu, guru TPQ, guru madin, guru sekolah Minggu, termasuk guru PAUD, guru TK dan anggota Linmas yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa gratis, dibayarkan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.

Terkait dengan program unggulan, masih jelas Ngesti, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan warga masyarakat di Kabupaten Semarang.

Sehingga program nggulan yang diusung pasangan Ngesti- Arifah diprioritaskan pada pembangunan bidang Kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial dan bidang lainnya.

Sesuai dengan masukan parai kiai dan para ulama, insentif guru madin, guru TPQ dan lainnya juga terus ditingkatkan besarannya. Kemudian guru di pesantren yang selama ini belum dapat (sebanyak 797 orang) juga akan dialokasikan mulai APBD 2025.

Demikian juga bantuan untuk pesantren, tempat ibadah, TPA/TPQ juga disiapkan per tahun untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Semarang.

Kemudian di bidang Kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang telah mendapatkan keuntungan dari capaian UHC (Universal Health Caverage). Ini menjadi program yang akan terus dilanjutkan sebagai program unggulannya.

Disebutkan, masyarakat yang sakit belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan bisa mendaftar gratis, karena dibayari Pemkab Semarang dan proses pembuatan kartu hingga bisa aktif hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit.

Cara mengurus bisa langsung ke Puskesmas terdekat, cukup pakai foto dan KTP Kabupaten Semarang maka akan langsung diproses dengan cepat untuk bisa segera mendapatkan jaminan pelayanan Kesehatan.

“Termasuk yang kartu BPJS Kesehatan yang macet juga dibantu oleh pemerintah untuk mengaktifkan Kembali, agar Masyarakat Kabupaten Semarang tanpa terkecuali bisa mengakses layanan jaminan Kesehatan,” jelasnya.

HALAQOH PILKADA DAMAI: Ketua MUI Kabupaten Semarang, KH Fatchurrahman Tohir saat Halaqah dan Deklarasi Pilkada damai diikuti dua paslon Ngesti-Arifah (Mutiara) dan Huda-Yarmuji (Haji), Kamis (14/11/2024). FOTO:UNGARANNEWS

Masih pada pelayanan kesehatan, Pemkab Semarang juga menggratiskan 56 ambulan dan mobil jenazah yang ada di Puskesmas dan rumah sakit untuk Masyarakat Kabupaten Semarang yang membutuhkan.

Termasuk rencana pembangunan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, tepatnya di Mulyorejo, Barukan dengan keberhasilan Kabupaten Semarang menjuarai Investment Challenge 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Untuk akses pendukung infrastruktur Kesehatan ini juga disiapkan pembangunan infrastruktur transportasi (jalan) akses Terminal Tingkir- Mulyorejo- Sumber Rejo- Dadapayam- Pasar Kalimaling (Plumutan).

Kawasan peruntukan industri hingga mencapai 600 hektar juga disiapkan di wilayah bagian selatan guna mengurangi kesenjangan antara bagian utara dan bagian selatan Kabupaten Semarang.

“Dengan begitu akan dapat menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran sekaligus membangkitkan ekonomi masyarakat di bagian selatan serta pendapatan daerah,” lanjut Ngesti Nugraha.

Di bidang pertanian, juga dikembangkan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, mewujudkan sekolah petani milenial, yang dai tahun 2024 telah melatih 600 milenial untuk terjun di bidang pertanian.

Penerapan teknologi pompa sumur dalam bertenaga surya juga mulai diaplikasikan untuk mengatasi keterbatasan produktivitas petanan. Dalam mengatasi kekeringan, juga disiapkan banuan sumur untuk mengatasi kerawanan bencana kekeringan.

“Alhamdulillah, dari 58 desa di Kabupaten Semarang yang tiap tahun membutuhkan bantuan air besih, pada tahun 2024 sudah turun dan hanya tinggal 16 desa,” tambahnya.

Dalam meningkatkan produktivitas para disabilitas, juga diberikan pelatihan ketrampilan kemandirian untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Peningkatan dan optimalisasi performa BUMD juga menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan.

Ngesti Nugraha mencontohkan, seperti PT Tirta Sarana Serasi (PDAM) yang pada 2021 masih merugi Rp 1,6 miliar, setelah dilakukan efisiensi dan pembenahan manajemen di tahun 2022 bisa laba melampaui target Rp 6 milar, dengan capaian laba Rp 7,9 miliar. Laba ini terus meningkat menjadi Rp 8,4 miliar di tahun 2023.

“Hanya saja, BUMD ini masih ada tinggalan kerugian masa lalu yang besarannya mencapai Rp 39 miliar. Laba dihasilkan untuk mengangsur sisa utang,” ungkapnya.

Terkait dengan pengelolaan aset pasar, pasar yang tanahnya milik desa dan dibangun pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pusat saat ini ada 20 pasar yang pengelolaannya dihibahkan kepada pemerintah desa dalam hal ini BUMDes.

Karena pada saat dikelola pemerintah daerah merugi antara Rp 1,4 hingga Rp 1,7 juta. Setelah dikelola BUMDes pasar desa mayoritas menjadi laba. Misalnya pasar Kopeng, yang pendapatan sebelumnya hanya berkisar Rp 26 juta per tahun, sekarang mencapai Rp 200 juta per tahun (pendapatan kotor).

Di luar ini, masih banyak program- program unggulan lain untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Semarang, untuk lima tahun ke depan.

“Seperti Pembangunan di bidang pariwisata, Pendidikan dan kebudayaan,” tegas Nesti. (abi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here