FOTO:ILUSTRASI/ISTIMEWA

UNGARANNEWS.COM. GEDUNG DPRD- Sengkarut pelanggaran tempat karaoke di Bandungan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sudah jelas ada pelanggaran secara massif, tempat hiburan terbesar di Kabupaten Semarang tersebut tetap bebas beroperasi, tidak ada upaya Pemkab Semarang melakukan penertiban.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening menyampaikan kekesalannya atas pembiaran pelanggaran tersebut. Ia meminta Pemkab Semarang bertindak tegas melakukan penertiban dan penutupan karaoke yang melanggar. Belum adanya penegakkan Perda di karaoke Bandungan menjadi momok buruk kewibaan Pemkab Semarang.

“Kami mengetahui ada banyak pelanggaran di karaoke Bandungan. Selain sudah beredar di media sosial, aduan langsung juga kami terima dari masyarakat. Muncul kesan ada pembiaran dari penegak peraturan daerah (Perda), meski sudah tahu ada pelanggaran perizinan dilakukan pengelola karaoke,” ujarnya, kemarin.

politisi PDIP Kabupaten Semarang ini menyebutkan, salah satu pelanggaran yang terjadi di beberapa karaoke adanya ‘markup’ jumlah room yang tidak sesuai dengan perizinan. Modusnya, saat mengajukan izin ke dinas mencantumkan perencanaan pembuatan sejumlah room, namun kenyataan jumlah room yang dibangun jauh melebihi yang diajukan izin.

“Mereka selalu menyampaikan sudah memiliki izin, ya memang sudah berizin tapi jumlah room yang dioperasikan tidak sesuai perizinan. Kasus seperti ini jelas pelanggaran yang harus segera ditindak,” tegasnya.

Bondan juga menyoroti adanya informasi yang menyebutkan ada karaoke skala besar sudah bertahun-tahun beroperasi tapi tidak memiliki izin. Pembiaran pelanggaran seakan menjadi keabsahan karena pengelola karaoke merasa sudah menyetor pajak.

“Kalau kasus seperti ini dibiarkan buat apa dibuat Perda. Kami minta ditertibkan  dan pendapatan pajak hiburan yang diperoleh Pemkab berdasarkan izin sesuai aturan,” tegasnya lagi.

Bondan juga blak-blakan mengungkap pihaknya mendapatkan informasi ada oknum Satpol PP Pemkab Semarang yang ‘bermain’ di balik pelanggaran ini. Pasalnya, dewan juga menemukan adanya dugaan kebocoran pajak, dan pengelola karaoke yang menunggak pajak hingga ratusan juta.

“Satpol PP harus membuktikan benar atau tidaknya isu adanya oknum Satpol PP ikut bermain. Kepala Satpol PP pernah minta restu ke saya akan menertibkan tempat karaoke, tapi faktanya sampai sekarang belum dilakukan,” tandasnya.

Terkait persoalan pelanggaran ini, Bondan mengultimatum jika DPRD menanti ketegasan Satpol PP melakukan penindakan terhadap pelanggaran perizinan. Selain itu menindak oknum yang diduga menerima setoran dari pengusaha karaoke.

Diberitakan sebelumnya, masalah perizinan karaoke di Bandungan sudah dilaporkan salah satu LSM ke Bupati Semarang H Mundjirin. Dalam laporan disebutkan, pelanggaran dilakukan pengusaha,  jumlah room yang didaftarkan izin resmi hanya sebagian dari jumlah room yang dikelola.

“Salah satu contoh jumlah room yang dikelola Paradise Karaoke yang didaftarkan ke perizinan hanya 15 room, namun pengelola membangun sebanyak 30 room,” sebut LSM tersebut dalam salinan aduan yang diterima UNGARANNEWS.COM. (abi/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here