Bupati Semarang H Mundjirin menerima tropi penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum terbaik se Jateng dari Gubernur Ganjar Pranowo usai upacara peringatan HUT Provinsi Jawa tengah di lapangan Simpang Lima Semarang. FOTO:HMS/UNGARANNEWS

UNGARANNEWS.COM. SEMARANG- Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Semarang mampu melakukan inovasi memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Adanya inovasi penggunaan teknologi ini masyarakat dapat mudah mengakses produk hukum.

Keunggulan itu menjadi dasar penentuan JDIH Kabupaten Semarang menjadi yang terbaik. Keunggulannya, selain dapat diakses melalui website juga dapat dilihat lewat perangkat android.

“Kemudahan akses ini menjadi salah satu keunggulan JDIH Kabupaten Semarang sehingga ditetapkan sebagai yang terbaik di Jawa Tengah tahun 2019,” ujar salah satu anggota tim penilai dari Biro Hukum Provinsi Jateng, Mulyono di sela-sela penyerahan penghargaan JDIH terbaik dari Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (15/8/2019).

Penyerahan tropi penghargaan dan uang pembinaan diserahkan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo kepada Bupati Semarang H Mundjirin usai upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Tengah di lapangan Simpang Lima Semarang.

Ditambahkan oleh Mulyono, pihaknya mengadakan evaluasi dan penilaian pengelolaan JDIH agar penyediaan informasi produk hukum daerah lebih bermutu. Pada tahun ini, ada lima Kabupaten/Kota yang dinilai baik.

Dia berharap inovasi yang dilakukan pengelola JDIH Kabupaten Semarang dapat ditiru oleh pengelola di Kabupaten/Kota yang lain. Sehingga pelayanan informasi produk hukum di Jawa Tengah lebih meningkat lagi.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menjelaskan inovasi pelayanan informasi lewat aplikasi android memang disediakan untuk mempermudah akses. Selain itu juga disiapkan pelayanan melalui website dan penyediaan ruang perpustakaan yang representatif.

“Di website, kami menyediakan informasi produk hukum dari peraturan daerah, peraturan Bupati hingga peraturan desa. Selain itu juga tersedia pelayanan konsultasi hukum secara digital. Ada pula ruang baca yang dirancang untuk kenyamanan pengguna baik dari SKPD maupun warga,” terangnya.

Untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan pengguna perpustakaan, juga dilakukan proses fungisasi. Tujuannya juga untuk memusnahkan organisme perusak buku koleksi. Sebab ada koleksi buku berumur hampir dua ratus tahun berbahasa Belanda.  (abi/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here