UNGARANNEWS.COM. SRAGEN- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendaulat Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati didaulat menjadi tokoh innovator. Pernyataan itu disampaikan pada forum Replikasi Ranah Publik 2018 yang dikemas dalam bentuk Talkshow dengan tema “Inovasi Pelayanan Publik Kelas Dunia II“ yang diselenggarakan di Hotel Shangri La, Surabaya, kemarin.
Acara dihadiri para pemimpin daerah, kepala instansi, dan inovator, juga dihadiri oleh Menteri PAN-RB Syafruddin, perwakilan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, serta Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsa atmaja, Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia dan Kabupaten/Kota terpilih, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih, para Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia dan Kabupaten/Kota terpilih
Dalam talkshow itu, para inovator termasuk Bupati Sragen mempromosikan kemajuan pelayanan publik tingkat nasional hingga internasional.
Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan memaparkan salah satu inovasi pelayanan publik di Kab. Sragen yakni Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).
Bupati menjelaskan, jika UPTPK diselenggarakan untuk memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin di Kab. Sragen dengan one stop service.
Sebelum berdirinya UPTPK, program penanggulangan kemiskinan di Kab. Sragen dilaksanakan di berbagai SKPD sesuai tupoksinya yang pada implementasinya memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi yang lebih besar.
Selain itu keterbatasan masyarakat miskin mengenai tahapan-tahapan dan prosedur masing-masing program pelayanan kemiskinan menimbulkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Demikian juga program penanganan kemiskinan selama ini terkendala dengan perbedaan data base kemiskinan antar SKPD dan BPS yang menyebabkan penanganan kemiskinan tidak dapat berjalan secara optimal.
Penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang semula dilaksanakan oleh beberapa SKPD tersebut, kemudian disatukan dalam suatu wadah yang representatif dan professional dengan membentuk UPTPK tersebut.
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Sragen, berhasil merebut perhatian para peserta selain itu banyak daerah yang mengaku ingin mereplikasi atau meniru inovasi pelayanan publik UPTPK untuk diterapkan di daerah masing – masing. (HMS/01)
