UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Para pemangku kepentingan diingatkan agar memberikan perhatian khusus terhadap keamanan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Pasalnya, pelaksanaan pemilu secara serentak mendatang merupakan pertama kali dengan perincian tahapan yang terhitung rumit dan dan kompleks.
“Karenanya dibutuhkan komitmen dan partisipasi aktif kita semua agar Pemilu 2019 dapat terlaksana dengan jujur, adil, berintegritas dan bermartabat,” kata Bupati Semarang H dr Mundjirin saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Sosial Kabupaten Semarang di aula Kantor Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Ungaran, Senin (8/10).
Ditegaskan Bupati, kegiatan simulasi yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemiihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu menunjukkan kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Antara lain pemilih harus mencoblos lima buah surat suara untuk Pilpres, Pileg DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II. Selain itu tahapan penghitungan suara juga sangat rentan kesalahan ataupun kecurangan.
Bupati juga mengimbau untuk mengantisipasi munculnya masalah yang disebabkan empat hal, yakni penyiapan personel penyelenggara pemungutan suara di 3.182 Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Pengalaman Pilgub lalu, di beberapa daerah ada yang kesulitan mencukupi personel lima orang anggota KPPS dan dua petugas Linmas di 1.796 TPS,” ujarnya.
Masalah lain yang perlu mendapat perhatian, lanjut Bupati, adalah netralitas PNS, penyaluran dan pengamanan logistik pemilu serta kemungkinan aksi dari kelompok radikal tertentu yang akan mengacaukan pemilu.
Bupati H Mundjirin pada kesempatan itu juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 140 desa pada Bulan Desember 2018. Pelaksanaan Pilkades itu bersamaan dengan tahapan kampanye Pemilu 2019 yang rawan pelanggaran maupun konflik horizontal di masyarakat. Karenanya, para pemangku kepentingan termasuk petugas keamaan diminta untuk memetakan desa yang secara historis memiliki catatan konflik sosial antar warga.
“Para Caleg maupun timses pemilu bisa saja memanfaatkan momentum Pilkades ini untuk mendulang suara yang dapat berujung perselisihan. Kondisi ini juga harus diperhatikan secara khusus,” pinta Bupati lagi.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang Haris Pranowo dalam sambutan menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan visi dan pemahaman para pemangku kepentingan daerah terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkades 2018.
Hadir pada acara itu para anggota dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Sekda Gunawan Wibisono, pimpinan teritorial TNI dan Polri di Kabupaten Semarang, para Camat, PPK se Kabupaten Semarang, Bawaslu tingkat kecamatan dan undangan lainnya. (amu/01)
