UNGARANNEWS.COM. KENDAL– BPJS Kesehatan Cabang Ungaran menyelenggarakan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan di kantor Setda Kabupaten Kendal, Kamis (9/05/2019). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal terkait dengan pembuat kebijakan dan instansi perwakilan peserta pada tingkat daerah,
Hadir dalam kegiatan diantaranya Sekda Kabupaten Kendal, Ketua Komisi D DPRD, Kepala Dinkes, Kepala Dinsos, Kepala Baperlitbang, Kepala Bakeuda, Kepala BKD, Direktur RSUD dr Soewondo, Kepala Puskesmas, Ketua IDI, Ketua PKFI, Ketua ASKLIN, serta Ketua PWRI.
“Saat ini tingkat capaian kepesertaan di Kabupaten Kendal mencapai 74,64%, semestinya di tahun 2019 ini sudah mencapai angka minimal 95% untuk bisa Universal Health Coverage (UHC). Daerah lain dengan karakteristik yang sama dengan Kendal ada yang sudah UHC, hal ini perlu menjadi evaluasi bagi kita semua,” ungkap Moh Toha, Sekda Kabupaten Kendal.
Toha mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama mendukung jalannya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Menurutnya banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan pencapaian kepesertaan masyarakat Kendal mencapai UHC.
“Untuk menyasar sekitar kurang lebih 25% dari masyarakat Kendal yang belum ter-cover Program JKN harus segera kita cari datanya. Selain itu persoalan teknis layanan kesehatan juga harus diantisipasi. Kita berharap layanan kesehatan baik itu di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selalu ditingkatkan,” ujarnya.
Menurutnya, sedini mungkin perlu memperhatikan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan melalui pemberian layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Karena ini dana negara maka pertanggungjawabnnya pun harus baik. Pemberian pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kebutuhan indikasi medis,” tambahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto menyampaikan bahwa pertemuan ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman atas program yang sedang dan akan dijalankan oleh BPJS Kesehatan.
Titus berharap dengan diadakannya pertemuan ini kerja sama dan saling menunjuang antar pihak semakin baik. Titus menyampaikan berdasarkan data per Maret 2019 jumlah penduduk di Kendal 991.686, untuk mencapai UHC bearti jumlah penduduk terdaftar sebanyak 942.101 jiwa. Dengan capaian kepesertaan 74,64% menunjukan bahwa masih kurang 201.911 jiwa yang peru didaftarkan menjadi peserta JKN.
“Program JKN butuh dukungan dari Pemerintah Daerah, salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi terkait Program JKN. Dukungan lainnya yaitu dari Dinkes perlu mengontrol realisasi anggaran kesehatan, melakukan peningkatan kualitas layanan di FKTP serta pengawasan layanan di FKRTL,” jelasnya.
Ditambahkan Titus, Dinsos perlu melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Badan Keuangan perlu mengalokasikan dana untuk kepesertaan dari PNS, PPNPN, PBI APBD, serta melakukan pembayaran iuran JKN sesuai dengan ketentuan.
“Badan Kepegawaian perlu mengupdate data PNS lengkap dengan anggota keluarga, selain itu juga data tenaga kontrak (PPNPN), dan melakukan usulan dana untuk iuran JKN Tenaga Kontrak (PPNPN). Kemudian Disdukcapil perlu melakukan update data kependudukan, termasuk data penduduk meninggal dunia,” jelasnya lagi. (rin/abi/tm)
