UNGARANNEWS.COM. SETDA- Ketua Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional (Watanas) Brigjen Pol Juhartana mengatakan pihaknya ingin melihat langsung potensi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Kabupaten Semarang. Sebab industri TPT menghasilkan komoditas yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Sedangkan pasar dunia saat ini mensyaratkan industri TPT yang ramah lingkungan.
“Pemerintah Daerah tentu menginginkan adanya investasi yang besar termasuk di industri TPT. Namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujarnya dalam kunjungan bersama dua orang staf Sekretariat Jenderal Watanas di gedung Setda Kabupaten Semarang, Rabu (3/7/2019).
Dalam kunjungan itu tim kajian daerah Watanas diterima oleh Bupati Semarang H Mundjirin di ruang rapat Bupati.
Salah seorang anggota kajida Watanas, Dr Abdul Rokhman menambahkan selain Kabupaten Semarang, tim juga akan meninjau pabrik penghasil TPT di Sukoharjo. Dua Kabupaten itu dinilai menjadi salah satu pusat industri besar TPT di Jawa Tengah.
Kajian terhadap industri TPT itu dilatarbelakangi fakta adanya defisit transaksi berjalan Indonesia yang mencapai kurang lebih Rp 441 triliun. Angka itu terburuk sepanjang sejarah perekonomian Indonesia.
“Nah, komoditas TPT menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan angka ekspor kita. Syaratnya (industri ini) harus ramah lingkungan untuk bisa bersaing di pasar internasional. Data-data yang diperoleh dalam Kajida akan menjadi bahan pertimbangan menentukan langkah kebijakan ekonomi yang tepat,” terangnya.
Ditambahkan, industri TPT termasuk padat karya karena menampung ribuan tenaga kerja. Jika tidak mampu bersaing di pasar internasional dan harus tutup, lanjutnya, tentu akan menimbulkan masalah pengangguran yang masif. Kondisi ini menurutnya akan memperburuk ketahanan ekonomi bangsa.
Sementara itu Bupati Semarang H Mundjirin menjelaskan Pemkab Semarang telah menerbitkan beberapa regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan industri TPT yang ramah lingkungan.
“Sudah pernah ada sebuah perusahaan jamu yang mendapat bendera hitam dari Pemerintah karena buruknya pengelolaan lingkungan sekitar pabrik. Namun setelah mendapat pendampingan dan pengarahan dari instansi terkait, sekarang mendapat bendera hijau atau ramah lingkungan,” ujarnya. (abi/tm)
