UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri pers nasional. Karena itu, pemerintah diminta melakukan tindakan konkret untuk membantu industri pers, termasuk para wartawan dan seluruh pekerja media yang terdampak.
Dalam konteks ini, media massa telah bersikap profesional menjalankan fungsinya. Masyarakat membutuhkan informasi terkini soal Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan yang ada, ruang pemberitaan pers lah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut.
Pers juga berperan menjembatani proses komunikasi dan arus informasi, sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi. Industri media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini. Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi komunikatif dan informatif.
“Kami (Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media) mendorong pemerintah menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah,” kata Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Januar Primadi Ruswita dalam Konferensi Pers Media Sustainability Taskforce yang diikuti berbagai media pers.
Selain SPS, yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media meliputi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Kemudian, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), dan Dewan Pers. Januar mengemukakan, untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional, Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media menyampaikan tujuh poin aspirasi yang diajukan sebatas dalam konteks periode pandemi Covid-19.
“Kami mendorong agar anggaran sosialisasi di media massa tetap dialokasikan karena merupakan bagian penting dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Januar.
Diskusi dipandu Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo diikuti sekitar 80 pimpinan media massa se-Indonesia, pengurus asosiasi perusahaan pers dan profesi media.
“Keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani komunikasi. Sebaliknya, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan menangani pandemi Covid-19 juga banyak disebabkan oleh kecenderungan meremehkan aspek-aspek komunikasi publik terkait dengan situasi krisis yang sedang terjadi,” katanya.
Dalam konteks ini, ucap dia, media massa telah bersikap profesional menjalankan fungsinya. Januar mengaakan masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif.
“Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan yang ada, ruang pemberitaan media massa/pers lah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut. Pers juga berperan menjembatani proses komunikasi dan arus informasi, sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi,” katanya.
Menurut dia, industri Media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini. “Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informati,” katanya.
Beberapa poin usulan lain, ujar Januar, yakni mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut, mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei – Desember 2020.
Kemudian mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers, mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
Selanjutnya mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19, mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain google, facebook, youtube, twitter, instagram, microsoft, dan lain-lain.
“Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini,” katanya.
Sekretaris Jenderal AMSI Pusat I Komang Wahyu Dhyatmika menyatakan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan tersebut. Dari sekitar 300 anggota AMSI yang tersebar di seluruh Indonesia, dilaporkan mengalami penurunan pendapatan secara signifikan selama dua bulan terakhir. Sehingga, ada ketidakpastian nasib media online ke depan.
Ketidakpastian tersebut bisa berakibat menurunnya kualitas informasi kredibel yang bisa didiseminasikan ke publik. “Ini bukan kondisi yang diinginkan. Situasi pandemi penuh kesimpangsiuran, banyak hoaks yang beredar. Justru, peran media penting sebagai penjernih informasi. Kami berharap Pemerintah menberikan insentif dalam masa pandemi,” ungkap Komang.
Ketua Forum Pemred Kemal E Ghani menyampaikan, pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat kegiatan perekonomian nyaris mandeg. Situasi sekarang serba dilematis. Meski ada pilihan, keduanya sulit diambil. Untuk itu, aspirasi diajukan ke Pemerintah agar industri pers bisa tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya menyediakan informasi bagi publik.
“Kami tidak egois, karena juga memperjuangkan industri lain. Selain pers, kami mendorong UMKM dan dunia usaha,” jelas Kemal.
Wartawan Senior Rikard Bagun menambahkan, dalam ekosistem kenegaraan dan demokrasi, apabila ada mata rantai yang lemah, maka akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya. Salah satu mata rantai dalam ekosistem kenegaraan dan demokrasi adalah pers. Rikard memandang aspirasi tersebut sangat strategis karena pers dalam kondisi berat.
Pers memperjuangkan ini bukan secara tiba-tiba, namun sudah berusaha sekeras mungkin. Beberapa tahun tetakhir, media mengalami disrupsi dan digerogoti oleh digitalisasi, terutama media konvensional. Ketika persoalan tersebut belum teratasi, datang tsunami Covid-19.
“Apabila media tidak dijaga, maka fungsinya akan dibajak medsos. Itu akan menjadi tirani, karena tidak ada satupun yang bisa mengontrol,” urai Rikard.
Ketua AJI Pusat Abdul Manan mengungkapkan, meski usia krisis ini baru dua bulan, dampaknya sangat terasa. Di Jakarta, ada pemotongan gaji dan berefek ke kontributor di daerah. Dalam situasi pandemi, media berperan menumbuhkan kesadaran agar publik menerapkan kebijakan Pemerintah, baik mengenai physical distancing maupun PSBB.
Menurut Manan, aspirasi tersebut bertujuan agar pers bertahan. Tidak ada niatan untuk membuat pers kaya raya. “Ini hanya agar kita bisa melewati masa krisis ini, bertahan dan menjalankan fungsinya. Dengan insentif, tidak lantas membuat pers menggadaikan independensi. Saat memberi insentif, jangan berfikir seperti meminta pamrih,” tegas Manan.
Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengemukakan, pihaknya menyadari, betapapun ada insentif, namun pers harus tetap independen. Menurut Arif, insentif dari pemerintah bersumber dari pajak publik. Sehingga, prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat. “Jadi, kami berharap tidak disalahpahami. Diberi insentif agar memberi kekuatan informasi akurat dan terpercaya,” terang Arif.
Diketahui, Dewan Pers menggelar konferensi pers Media Sustainability Taskforce dengan tajuk “Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha dan Pers Indonesia”. Kegiatan yang digelar secara virtual pada konferensi pers daring tersebut, mengundang dan melibatkan para pemimpin redaksi media siber (online).
Konferensi yang digelar dalam zoom meeting tersebut juga diikuti oleh para pemimpin media online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan diikuti atau diakses melalui web https://us02web.zoom.us/j/6335070382?pwd=Nkk1TDdKK2N0bWpVb1ByaDFUbHBxZz09, Meeting ID: 633507 0382 dengan Password: 81870, Kamis (14/5/2020)
Maksud dan tujuan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers ini, berawal dari perlunya menjaga hak masyarakat terhadap informasi yang kredibel agar dapat melewati pandemik Covid-19 dengan baik dan selamat. (dbs/rateg/abi/tm)
