UNGARANNEWS.COM. JAKARTA- Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengomentari soal program capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menaikkan rasio pajak atau tax ratio menjadi 16%. Jokowi bilang keinginan Prabowo mengerek tax ratio sebanyak 5% (saat ini tax ratio 11%) akan menimbulkan shock economy atau keterkejutan.
“Kalau dalam setahun naiknya drastis artinya ada 5 persen kurang lebih, 5 persen dari GDP kita, artinya Rp 750 triliun yang akan ditarik jadi pajak. Apa yang terjadi? akan terjadi shock economy,” kata Jokowi dalam debat Capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Jokowi sendiri bilang pihaknya akan menambah pendapatan perpajakan dengan menaikkan tax ratio secara gradual atau bertahap. Salah satunya dengan cara memperluas tax base atau menambah jumlah wajib pajak.
“Melalui tax amnesty kita amnesti Rp 4.800 triliun dan dapatkan income Rp 114 triliun. Kita ingin agar tax base kita semakin besar sehingga income semakin banyak. Tapi kalau langsung naik tinggi itu akan berikan shock economy,” ungkapnya.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Jokowi terkait rencana peningkatan tax ratio hingga 16%. Prabowo menyebut Jokowi salah tangkap terkait rencananya.
“Jadi mungkin Pak Jokowi salah tangkap. saya tak katakan naik 16% dalam setahun, namun harus ada usaha riil,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan salah satu caranya ialah dengan menerapkan penggunaan sistem berbasis information technology (IT).
“Salah satu caranya dengan terapkan penggunaan IT dan sistem yang transparan. Itu bisa naikkan, dan saya setuju kami ingin lebarkan tax base dan tak ingin ada shock economy. Namun kita harus berani mengejar mereka yang selama ini hindari yang seharusnya bayar” kata Prabowo.
Sementara itu Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menambahkan, upaya yang akan dilakukan untuk menggenjot tax ratio ialah memotong pajak pekerja dan menaikkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Genjot rasio dengan potong pajak pekerja. Naikkan PTKP, hasilnya akan dirasakan, lebih banyak uang di kantong masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
“Pada waktunya pajak korporasi bisa diturunkan, sehingga bisa naikkan investasi. Bersama pemerintahan kuat, kita tingkatkan pajak untuk pembangunan masyarakat,” tuturnya. (dtc/tm)
