UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Satgas Pangan Polres Semarang memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Semarang hingga pertengahan bulan Ramadan tahun ini, masih cukup aman.
Kondisi demikian diketahui berdasarkan hasil pengawasan dan pengecekan Satgas Pangan Polres Semarang di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Semarang. Selain itu, Satgas Pangan belum menemukan indikasi adanya pelanggaran distribusi. Harga kebutuhan pokok masih terpantau relatif stabil.
Pernyataan demikian disampaikan Kapolres Semarang, AKBP Adi Sumirat seusai mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, Senin (20/5/2019). Disebutkan, secara umum pihaknya belum menunjukkan adanya fluktuasi harga kebutuhan pokok yang berpotensi menimbulkan gejolak.
“Harga beberapa komoditas masih dalam kondisi normal, pun demikian juga belum ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangn dalam distribusi yang berakibat pada gangguan ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Semarang,” ujar AKBP Adi Sumirat.
Menurut Kapolres tugas Satgas Pangan Polres Semarang secara intens melakukan pengawasan pangan yang bertujuan mengetahui fluktuasi harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai, daging dan lain- lain.
“Kita pantau harga tertinggi dan harga terendah melalui Satgas Pangan. Kemudian dikaji dan dianalisa dengan berkoordinasi bersama Dinas Perdagangan, Dinas Pasar maupun instansi terkait lainnya,” ungkapnya.
Dari pengawasan tersebut pihak akan melakukan tindak lanjut jika menemukan adanya lonjakan harga yang dinilai tidak wajar. Begitu juga jika menemukan harga salah satu komiditi terlalu rendah, pihaknya juga menindaklanjuti untuk mengetahui penyebabnya.
“Jika kita temukan harga di luar kewajaran maka kita akan tindaklanjuti dengan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Bila ada pelanggaran kita akan melakukan penindakan,” tegasnya.
Ditambahkan, seluruh bahan kebutuhan pokok terus dipantau setiap hari, terutama ihwal persentase kenaikan dan penurunannya. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi polemik harga pangan terutama kelangkaan pangan yang bisa menyebabkan keresahan masyarakat. (abi/tm)
