UNGARANNEWS.COM. TUNTANG- Polemik internal Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota/Kabupaten di Jawa Tengah masih terus berlanjut. Pelantikan pengurus sejumlah DPD atas penunjukkan sepihak oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai sebagai bentuk inkonsisten DPW dalam berpolitik.
Pengurus DPD yang merasa ‘terdzalimi’ akan melakukan upaya hukum dengan mem-PTUN-kan DPW.
“Pengurus DPW Partai Nasdem Jateng telah melakukan pelanggaran AD/ART. Pelantikan pengurus tanpa melalui musyawarah di tingkat DPD dan DPC, dan tanpa sepengetahuan Ketua DPD sangat menyalahi aturan,” ujar Wakil Ketua DPD Nasdem Kabupaten Semarang, Suyana HP kepada UNGARANNEWS.COM di Tuntang, Selasa (26/11/2019).
Atas sikap pengurus DPW tersebut, lanjut Suyana, pengurus DPD dan para Ketua DPC Nasdem menyatakan sikap tidak mengakui pengurus DPD Kabupaten Semarang yang dibentuk DPW. Adanya pelanggaran ini, pihaknya tidak tinggal diam, akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum.
“Sesuai AD/ART penunjukan Ketua dan pengurus DPD melalui musyawarah bersama hingga tingkat DPC. Apa yang dilakukan pengurus DPW ini sangat muskil, mereka menunjuk langsung Ketua DPD dan pengurus baru tanpa melalui mekanisme tersebut,” tegasnya.
Menurut Suyana pihaknya sudah meminta pengurus DPW untuk segera menyelesaikan masalah internal ini, namun hingga kini masalah dibiarkan berlarut-larut. Saat ini pengurus DPD dengan didukung pengurus DPC telah menyiapkan pengacara untuk mengajukan PTUN.
“Kita tunggu sampai SK Pengurus DPD yang baru turun, kita akan lawan pelanggaran ini dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Semarang Hasto Priyo Santoso mengatakan ia bersama pengurus DPD dan DPC di lima Dapil Kabupaten Semarang sudah melakukan rapat bersama di Ambarawa.
Kesepakatan hasil rapat menyatakan menolak dan tidak mengakui kepengurusan DPD Kabupaten Semarang versi DPW.
“Saya katakan lagi, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan diganti oleh ketua baru. Juga tidak mempermasalahkan siapa yang akan mengganti saya. Tapi proses politik dilakukan pengurus DPW tidak dibenarkan partai. Mereka membentuk pengurus partai tanpa sepengetahuan pimpinan DPD juga tanpa melalui musyawarah,” ujarnya.
Pengurus DPW dinilai tidak memiliki etika sebagai lumrahnya partai lain. Tidak menghargai kerja keras yang selama ini telah ia perjuangkan bersama DPC-DPC, hingga partai Nasdem Kabupaten Semarang tidak memiliki kursi di DPRD, saat ini memiliki tiga kursi.
“Saya serahkan masalah ini ke masing-masing DPC, sepakat tidak mengakui pengurus DPD yang baru,” tegasnya. (abi/tm)
