UNGARANNEWS.COM. TEGAL- Pemberlakuan PSBB di Kota Tegal di hari pertama, memicu antrean kendaraan yang mengular di perempatan Gudang Garam, Kamis (23/4). Sebab, dari 49 titik akses jalan yang masuk ke wilayah kota ditutup dan hanya menyisakan satu akses masuk dengan protokoler kesehatan di Jalan Proklamasi.
Beberapa sopir truk yang melewati Jalan Gajah Mada pun merasa terhambat. Seperti diungkapkan Darmanto (54), sopir truk sembako yang hendak mendistribusikan beras, minyak goreng serta tepung terigu.
Menurut dia, perjalanannya ke Cirebon, Subang, dan Tasikmalaya menjadi sedikit terhambat.
”Penutupan jalan penghubung dalam kota juga memicu antrean kendaraan yang akan keluar masuk ke Kota Tegal dan sekitarnya,” terangnya saat hendak dropping barang ke gudang di Tegalsari.
Keluhan serupa dirasakan Tantowi (39), sopir armada truk pengangkut BBM yang harus menunggu antrean di perempatan Gudang Garam. Terlebih, padatnya arus kendaraan saat jam aktivitas membuat akses lalu lintas di perempatan, sekaligus akses masuk ke Kota Tegal tersebut menghambat laju kendaraan dari jalur utama, yakni di Jalan Gajahmada.
”Menumpuknya antrean, otomatis membuat kendaraan berat dan truk kontainer mengalah karena saking banyaknya mobil yang mau masuk dan keluar dari akses kota tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, protes dan keluhan sejumlah pengendara juga mewarnai pelaksanaan PSBB di Kota Tegal di tempat berbeda. Sebab, ditutupnya akses masuk di sejumlah jalan, seperti Jalan Teuku Umar (Jalur Dua), Jalan Sultan Agung (depan RSUD Kardinah), Jalan Perintis Kemerdekaan (Pasar Anyar Martoloyo), dan Jalan Werkudoro membuat kecela dan kebingungan saat melewati jalan tersebut.
Alhasil, beberapa warga menggeser barikade Movabel Barier Concentrate (MBC) Beton agar kendaraan sepeda motor maupun tukang becak dapat beraktivitas.
”Bagaimana mau narik becak, kalau jalannya ditutup semua kan jadi susah nyari penumpang. Jelas saya mendukung pemerintah untuk PSBB, tapi diperhatikan akses jalannya dong,” ujar seorang tukang becak yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Tengku Rizki Aljupri menyoroti bahwa Pemkot Tegal tidak mempersiapkan dengan matang perihat PSBB. Hal itu dilihat dari pemberian bantuan sosial yang menggunakan acuan data lama. Padahal, warga yang terkena dampak PSBB ini jumlahnya jauh lebih banyak.
Selain itu, belum ada pernyataan resmi maupun pembahasan mendalam dengan DPRD terkait stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Tegal.
”Praktis, selama PSBB mereka tidak ada pemasukan. Sedangkan, di bulan Mei tetap harus menggaji dan memberikan Tunjangan Hari Raya ke karyawan,” kata Rizki, Kamis (23/4).
Rizki mengungkapkan, data penerima bantuan sosial harus diperbaharui dan tidak tumpang tindih dengan penerima program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah Pusat. Bantuan sosial, seharusnya ada dalam bentuk bentuk uang tunai, termasuk untuk pekerja harian. Sebab, pekerja harian akan mengalami kesulitan menjalani hidup jika selama satu bulan hanya mengandalkan sembako dari Pemkot.
”Bagaimana mereka bisa membeli lauk pauk dan membayar tagihan listrik atau air jika tidak ada pemasukan sama sekali?,” ucap Rizki. (rateg/tm)
