UNGARANNEWS.COM. RUMAH DINAS- Pemkab Semarang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Ini merupakan pencapaian kali kesembilan berturut-turut.
Karena dinilai baik mengelola keuangan daerah itu, Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan berupa piagam dan plakat. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II Jumiarsih mewakili Menteri Keuangan kepada Bupati Semarang H Mundjirin di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Rabu (21/10/2020).
Dikatakan oleh Jumiarsih, opini WTP diberikan karena LKPD tahun anggaran 2019 memiliki kecukupan pengungkapan informasi keuangan dan efektifitas pengendalian internal lembaga. Selain itu juga dinilai memenuhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Secara keseluruhan, LKPD tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” tegasnya. Baca Juga: 48.335 Paket Bansos Kabupaten Semarang Bantuan Pemprov Jateng Melayang, Bupati: Saya Tidak Tahu
Pemerhati Sosial Politik Kabupaten Semarang, Amuz mengatakan pencapaian WTP bukan merupakan indikator keberhasilan daerah dalam pembangunan. Pencapaian sebatas laporan keuangan yang sifatnya administratif sehingga mendapat penilaian bagus, selain itu masih ada penilaian laporan kinerja pembangunan.
“Kami mendorong Bupati Semarang meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan harus ditonjolkan, bukan sekedar tertib administratif keuangan daerah yang dinilai bagus. Tingkat ketidaksejahteraan dan pengangguran saat ini makin tinggi menunjukkan ketidaksiapan Bupati menciptakan kemandirian ekonomi dalam masyarakat,” ujarnya, Rabu (21/10/2020).
Perihal penanganan Covid-19 dinilai masih jauh dari ekspektasi keberhasilan yang dicapai, belum ada pemberian jaminan sosial bagi warga yang terpapar Covid-19 berikut pendampingan selama menjalani karantina dan pascakarantina. Belum ada kesiapan masyarakat menciptakan lapangan kerja sendiri di saat menghadapi masa pandemi saat ini.
“Jangan berbangga dulu, lihat realitas yang ada di masyarakat saat ini. Bukan bantuan-bantuan pangan yang digelontorkan menjadi harapan masyarakat, tapi bagaimana masyarakat digerakkan menciptakan kemandirian ekonomi. Program Pemkab dan aspirasi masyarakat harus sejalan,” tandasnya.
Perihal banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Semarang, terkait pengurusan perizinan masih sulit dan berbelit. Dugaan biaya pengurusan “di bawah meja” masih ditemukan di instansi-instansi terkait.
Bupati Semarang H Mundjirin mengatakan, menghargai perhatian dari Menteri Keuangan dengan penghargaan atas kinerja jajarannya mengelola keuangan daerah.
“Penghargaan ini merupakan perhatian yang memotivasi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Semoga bisa meraih WTP sepuluh kali berturut-turut dan seterusnya,” ujarnya. (hms/abi/tm)
