GEDUNG DPRD- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang menyebutkan perekonomian di Kabupaten Semarang di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan. Dibandingkan laju ekonomi di tahun 2019 lalu mengalami kenaikan 5,39 persen, di tahun 2020 justru turun sekitar 2,67 persen.
Dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, juga mengalami penurunan 2,07 persen dan 2,65 persen. Kontraksi ekonomi tersebut berdampak meningkatnya jumlah pengangguran terbuka dan warga miskin.
“Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Semarang tahun 2020 meningkat sekitar 1,99 persen menjadi 4,57 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,58 persen,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Budi Kristiono saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang tahun 2020 di ruang rapat paripurna, kemarin.
Disebutkan, kondisi ekonomi juga berdampak meningkatnya jumlah warga miskin. Di tahun 2020 tercatat ada penambahan sekitar 0,47 persen menjadi 7,51 persen, dari 7,04 persen di tahun 2019. Hal yang cukup baik, inflasi dapat ditekan rendah di bawah 1,5 persen.
“Secara keseluruhan kondisi IPM (Indek Pembangunan Manusia, red) Kabupaten Semarang juga mengalami penurunan. Di tahun 2020 sebesar 74,1 persen menurun dibandingkan tahun lalu 74,14 persen. Meski IPM masih tetap di atas rata-rata Provinsi sebesar 71,87 persen,” tandasnya.
“Hasil-hasil kinerja Bupati Semarang tahun 2020 terkait pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat cenderung mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19,” jelas Budi.
Dari hasil evaluasi atas capaian tersebut, lanjut Budi, DPRD memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati yang saat ini dijabat H Ngesti Nugraha, SH, MH berjumlah 35 poin. Diantara meminta capaian IPM sebesar 74,1 persen dapat dipertahankan selama pandemi 19, dan berharap di tingkatkan hingga 80 persen setelah pandemi selesai.
“Rekomendasi DPRD juga memerintahkan Barenlitbangda melakukan evaluasi bersama dengan OPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target undikator tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2020 yang gagal mencapai target RPJMD,” tambahnya.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha ditemui seusai rapat paripurna mengatakan kondisi pandemi menjadi penyebab kelesuan perekonomian. Pemkab dengan semua pihak tengah berupaya melakukan penanganan agar kembali dapat bergerak dan meningkat.
“Cuma saat ini kita kena refocusing dan relokasi anggaran dari pemerintah pusat sesuai Pemenkeu nomor 17 tahun 2021, Kabupaten Semarang terkena 18 persen nilainya sekitar 101 miliar,” ungkap Ngesti Nugraha.
Adanya kebijakan tersebut, lanjut Ngesti Nugraha, setidaknya akan mempengaruhi percepatan permulihan perekonomian daerah. Upaya mencari solusi pihaknya berharap adanya investor yang akan bekerjasama menggerakkan perekonomian.
“Secara kemandirian kita sudah lakukan upaya-upaya menggerakkan UMKM dengan meminta seluruh perkantoran pemerintah menggunakan produk lokal. Pemerintahan hingga tingkat desa dan RT/RW agar membeli dan mencintai produk lokal,” tandasnya. (abi/tm)
