UNGARANNEWS.COM. SRAGEN– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,S.H.,M.IP jumlah petani di Jawa Tengah sekitar 2 juta orang. Khusus petani di Sragen bisa dikatakan juara karena kontribusinya dalam menyelesaikan masalah pangan. Beras Sragen sangat dikenal dan digemari khalayak luas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu dengan sejumlah perwakilan petani Sragen dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen dalam momentum KTNA Expo Sragen 2018 yang dikemas dalam forum diskusi “Temu Wicara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewujudkan KTNA yang profesional dan mandiri, Guyub Rukun mbangun Sukowati”, kemarin, di kompleks Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen.
Lebih lanjut, Ganjar menambahkan jika Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) memang harus diperbaiki. Pihaknya akan berupaya menyelesaikan masalah pupuk petani. “Pembelian pupuk sebelumnya sulit, sekarang sudah bebas. Namun harus dengan pencatatan. Kalau tidak dicatat nanti malah dijual,” jelasnya.
Hadir dalam forum diskusi ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekda provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno,S.E.,
Sementara itu Anggota DPR RI Komisi IV Agustina Wilujeng Pramestuti yang hadir di Pembukaan PPI Jateng 2018 dan SME 2018 mengapresiasi upaya Gubernur untuk langsung menyerap aspirasi dari petani. “Bagus dangan KTNA Sragen, Sebenarnya butuh kebijakan dari Provinsi, kita juga berharap provinsi mendengarkan keluhan petani,” tegasnya.
Agustina menyampaikan RDKK beberapa dianggap tidak berdasarkan fakta. Namun yang berdasarkan fakta juga harus dipenuhi. Untuk memastikan itu, otomatis tugas dari penyuluh. ”Kalau ada perbaikan kinerja penyuluh. Dan pemerintah provinsi membuka RDKK yang tepat dipenuhi semua, permasalahan selesai,” ujarnya.
Pihaknya yakin jumlah pupuk juga mencukupi. Tinggal mengalihkan ke kelompok yang kekurangan jika ada pupuk berlebih.
“Sragen punya produk pupuk briket dari kotoran kambing etawa. Saya berharap ada regulasi agar suatu wilayah mengajurkan menggunakan produk tersebut,” ujarnya. (HMS/01)
