Ilustrasi ASN terlibat politik praktis melanggar netralitas. Foto: wowbabel.com

UNGARANNEWS.COM. UNGARAN TIMUR- Kontestasi bakal calon dan pandemi virus corona (Covid-19) menjadi indikator tingkat kerawanan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis mengatakan, Bawaslu RI kembali melakukan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020, setelah penyelenggaraan sempat tertunda akibat pandemi Covid-19,

Disebutkan Talkhis, di Kabupaten Semarang dinamika kontestasinya dinilai cukup tinggi seiring lonjakan angka positif Covid-19. Selain itu, kasus pelanggaran netralitas ASN yang direkomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi catatan penting dalam IKP.

“Berdasarkan penelitian Bawaslu, kerawanan Pilkada meningkat selama masa penundaan Pilkada kemarin. Sebagaimana kita ketahui, kemarin kita menangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang kita rekomendasikan ke KASN,” Talkhis dalam rilis diterima UNGARANNEWS.COM, Senin (6/7/2020) malam.

Sebelumnya, pada peluncuran IKP Pilkada Serentak 2020 akhir Pebruari 2020 lalu, Kabupaten Semarang masuk kategori wilayah rawan sedang, yakni diposisi ke 10 dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan dilevel nasional, berada di rangking ke 113 dari 261 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Syahrul Munir menambahkan, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, pandemi Covid-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat. Lonjakan jumlah pasien yang positif covid-19 dan lonjakan pasien covid-19 yang meninggal dunia menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam menyusun pemutakhiran IKP Pilkada Serentak 2020 ini.

“Sebanyak 17 kecamatan dari 19 kecamatan, selama Maret-Juni ini mengalami perubahan status wilayah dari zona hijau menjadi zona merah terkait pendemi covid-19. Dalam skoring pemutakhiran IKP Pilkada Serentak 2020, Kabupaten Semarang menempati urutan kedua di Jateng setelah Kota Semarang. Di level nasional Kabupatan Semarang berada di urutan 23,” jelasnya.

Menurut Munir, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 juga menjadi aspek yang diukur dalam pemutakhiran IKP tersebut.

Sedangkan, hal lain yang menonjol dalam situasi pandemi adalah kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, Kabupaten Semarang masuk kategori rawan tinggi di urutan 6 di Jateng dan urutan ke-41 secara nasional.

“Indikator yang masuk dalam konteks politik yang terjadi di Kabupaten Semarang, antara lain adanya putusan KASN terkait tidak netralnya ASN, tokoh kuat menjadi kepala daerah, hubungan kekerabatan kepala daerah dengan bakal calon. Selain itu, adanya laporan terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan laporan penyelenggara pemilu yang melanggar azas netralitas,” tandasnya. (abi/tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here